Coffee Morning Kepala BNNP NTT dengan Instansi Terkait Bidang Penegakan Hukum

Jumat, 8 November 2019 - 15:32 WITA

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

Suarafaktahukum.com. Dalam rangka menyamakan persepsi penanganan kasus Tindak Pidana penyalahgunaan Narkoba khususnya dalam penerapan pasal 127 UU 35 tentang Narkotika serta menindaklanjuti pertemuan Kepala BNN RI ( Komjend. Drs. Heru Winarko,SH) dengan Kapolda NTT, Kejati NTT, Ketua Pengadilan Tinggi Kupang, Danrem 161/WS Kupang, pada Rabu 30 Oktober 2019 yang lalu.

Kepala BNNP NTT (Brigjen. Pol. Teguh Iman Wahyudi, SH.MM) melalui surat undangan Nomor B/528/XI/Ka./BU.00/ 20/2019/BNNP-NTT tanggal 07 November 2019 perihal Undangan Coffee Morning mengundang instansi terkait (Direktorat Narkoba Polda NTT, Bidang Dokes Polda NTT, RST. Wirasakti Kupang, Kejati NTT, Kadiv. Pemasyarakatan Kemen. Hukum & HAM Provinsi NTT, Hakim Pengadilan Tinggi Kupang, Hakim Pengadilan Negeri Kupang, dan Kasie Narkotika & Bahan Adiktif Kejati NTT sedangkan dari internal BNNP NTT di hadiri oleh Kabid, Rehabilitasi BNNP NTT, Kabid, Pencegahan dan Pemberdayaan Masyarakat BNNP NTT, Kasie. Penyidikan BNNP NTT, Kasie. Penguatan Lembaga Rehabilitasi BNNP NTT dan Kasi Pencegahan BNNP NTT untuk menghadiri acara tersebut.

Kegiatan yang berlangsung di ruang rapat lantai 1 kantor BNNP NTT di buka oleh Kepala BNNP NTT yang dalam arahan / sambutannya mengharapkan kepedulian kita semua dalam permasalahan Narkoba terutama implementasi Inpres No. 6 Tahun 2018 tentang Rencana Aksi Nasional P4GN ( Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkoba ) Tahun 2018 – 2019.

Ada 4 (empat) Point penting yang harus dilakukan dan dilaporkan ke masing – masing kementerian / Lembaga yaitu : Melakukan Sosialisasi, Pembuatan Regulasi, Pembentukan Satgas Anti Narkoba dan Tes Urine dan disampaikan juga bahwa inpres ini akan dilanjutkan pada tahun 2020 – 2024.

Selanjutnya di sampaikan juga tentang penanganan kasus tindak pidana Narkotika dalam kaitan dengan penerapan pasal 127 (Penyalahguna Narkotika) karena penyalahguna narkotika juga adalah Korban atau dibuktikan dan terbukti sebagai korban penyalahgunaan narkotika maka wajib menjalani rehabilitasi medis tetapi tidak menghilangkan proses hukum tindak pidananya sehingga diharapkan ada upaya bersama dan pemahaman yang sama dalam penanganan para penyalahguna narkotika yang tertangkap maupun yang sedang menjalani hukuman untuk dilakukan rehabilitasi.

Tanggapan dari semua peserta terhadap Inpres no 6 / 2018 akan dilaksanakan atau ditindaklanjuti pada instansi masing masing selanjutnya mengenai penanganan Penyalahguna narkotika atau Korban Penyalahguna narkotika yang terlibat atau tertangkap menggunakan narkotika untuk menjalani proses rehabilitasi akan dilihat penanganannya sesuai SOP yang berlaku di masing – masing institusi:

Pengadilan Tinggi : Penanganan atau penerapan pasal 127 sesuai SEMA no 4 tahun 2010 dapat diputuskan jalani rehabilitasi sesuai dengan tempat yang di tetapkan atau direkomendasikan.

Kadiv. Pas Kemen. Hukum dan HAM (Budi Situngkir) : mengatakan
saat ini terdapat hampir 100 orang Narapidana Narkotika yang tersebar di seluruh Lapas / Rutan se Provinsi NTT sehingga sangat diharapkan ada nya dukungan dana dalam menjalani proses rehabilitasi medis mengingat di Kemenhukum dan HAM juga terkendala keterbatasan anggaran, serta banyak juga yang tidak mempunyai BPJS sehingga berdampak bagi pelayanan dan klaim pembiayaan.

Bila ada warga binaan yang ada di Lapas / Rutan dalam menjalani rehabilitasi apakah harus ada rekomendasi dari BNN termasuk biaya perawatan sedangkan di Lapas ada SOP dan mempunyai Kewenangan sendiri dalam penangan perawatan tersangka maka oleh Kepala BNNP disarankan untuk di konsultasi ke Kemenkes atau Dinkes.

Selanjutnya Perlu membangun kerjasama dengan BPJS / Kemenkes dalam hal pembiayaan perawatan oleh narapidana narkotika dalam rawat jalan atau rawat inap

Pengadilan Negeri (A. A. G. Oka Mahardika) : Dalam menentukan seseorang untuk menjalani Rehabilitasi atau tidak akan dilihat dari gelar perkara dan peranan terdakwa dan akan di sesuaikan dengan SOP yang ada di Pengadilan Negeri

BNNP NTT (dr. Daulat Samosir & Hendrik J. Rohi,SH) : dalam menentukan atau merekomendasikan status tersangka dalam proses menjalani rehabilitasi terhadap seseorang harus melalui gelar perkara dengan membentuk Tim Asement Terpadu

Kabid. Rehabilitasi (Joni Didok, SH) : RS Bhayangkara dan RST Wira Sakti telah ditetapkan sebagai Rumah Sakit yang menerima rawat jalan / inap bagi residen / tersangka, narapidana penyalahguna narkotika, sebagai tempat untuk menjalani rehabilitasi Rawat Jalan atau Rawan Inap karena dari sisi Protap pengamanan / SOP maka kedua Rumah Sakit tersebut sangat memungkinkan, dan ruangan rawat inap dipisahkan dengan pasien umum namun masih bermasalah dalam hal pembiayaan atau klaim pembayaran karena tidak ada alokasi anggaran di instansi tersebut.

Bid. Dokes Polda NTT ( Aris S. SH.MH.MSi) : RS Bhayangkara Sangat siap menerima residen / Korban Penyalahguna Narkotika atau penyalahguna Narkotika dalam proses rehabilitasi ketergantungan obat dan akan bekerjasama dengan BNN sehingga proses rehabilitasi dapat berjalan dengan baik.

Terhadap semua permasalahan yang dikemukakan oleh semua instansi tersebut Kepala BNNP NTT mengatakan agar kita semua tetap berpedoman pada aturan yang berlaku terhadap tatacara penanganan / proses Rehabilitasi korban Penyalahguna narkotika / penyalahguna narkotika, jadi intinya semua korban penyalahguna narkotika atau penyalahguna narkotika harus dilakukan asesmen guna mendapat proses rehabilitasi atau proses penyembuhan dari masalah ketergantungan narkotika baik itu tersangka, terdakwa maupun narapidana sehingga tidak terjerumus lagi dalam masalah narkotika saat selesai menjalani proses hukum termasuk para tersangka dengan tidak menghilangkan proses tindak pidananya.

Diakhir kegiatan Kepala BNNP NTT dan semua undangan berkomitmen untuk mendukung proses rehabilitasi guna mengurangi angka prevalensi penyalahguna narkotika dan mengurangi dampak buruk narkotika bagi korban penyalahguna narkotika.
Kegiatan diakhiri dengan foto Bersama seluruh undangan. (BNNP NTT)

Berita Terkait

Laporkan Kasus KDRT, Ivony Non minta suaminya Ditahan Polres TTS
Beredar Dana Haji Bangun IKN, GP Ansor NTT Minta Masyarakat Jangan Percaya Itu Hoax
Akibat Korupsi Dana Desa, Arnodus Nau Bana dan Arnoldus Sali Feka Dihukum Penjara Selama 4 tahun
Pengadilan Tipikor Gelar Sidang Perkara Korupsi Pembangunan Puskesmas Inbate TTU
Diduga Satu Kasus Terbit Dua Putusan Berbeda oleh Hakim yang Sama, di PN klas lA Kupang
Yahya Waloni Ditangkap Tim Bareskrim Polri
TNI AD Pastikan 2 Oknum Prajurit Penganiaya Petrus Seuk, Diproses Hukum
Dituduh Mencuri HP Oknum Anggota TNI 1627 Rote Ndao Aniaya Anak dibawa Umur Hingga Pingsan
Tag :

Berita Terkait

Selasa, 9 April 2024 - 10:24 WITA

Lantik Penjabat Bupati Kupang dan Ende, Ayodhia Kalake Minta Berikan Pengabdian dan Pelayanan yang Tulus

Kamis, 28 Maret 2024 - 12:45 WITA

Penjabat Gubernur Ayodhia Kalake Lantik dan Kukuhkan 27 Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama Lingkup Pemprov NTT

Minggu, 10 Maret 2024 - 11:00 WITA

Penjabat Gubernur Buka Kegiatan Bakti Sosial Operasi Katarak dan Penghijauan di Lingkungan RSUP dr.Ben Mboi

Kamis, 29 Februari 2024 - 12:42 WITA

Anggota TNI Mendapat Penyuluhan Hukum di Makorem 161/Wira Sakti

Rabu, 28 Februari 2024 - 07:37 WITA

Inovasi Hebat, Masyarakat Belu yang Sehat, Berkarakter dan Kompetitif

Jumat, 23 Februari 2024 - 12:45 WITA

Danrem 161/WS Pimpin Ziarah Dalam Rangka HUT Korem 161/WS ke-63 di TMP Dharma Loka Kota Kupang

Selasa, 20 Februari 2024 - 22:59 WITA

Korem 161/Wira Sakti gelar Tradisi Penerimaan Danrem 161/Wira Sakti

Selasa, 20 Februari 2024 - 22:48 WITA

Brigjen TNI Joao Xavier Barreto Nunes,S.E.,M.M resmi jabat Danrem 161/Wira Sakti

Berita Terbaru

Tak Berkategori

Polda NTT Kerahkan 2.957 Peronil dalam OPS Ketupat 2024

Kamis, 4 Apr 2024 - 10:15 WITA

Hukum Kriminal

Laporkan Kasus KDRT, Ivony Non minta suaminya Ditahan Polres TTS

Kamis, 28 Mar 2024 - 11:55 WITA

Nasional

Provinsi NTT Raih Sejumlah Penghargaan TOP BUMD Awards 2024

Jumat, 22 Mar 2024 - 11:11 WITA