Dakwaan Jaksa Frans Leburaya Mantan Gubernur NTT Menerima Fee Proyek NTT Fair Enam persen

Selasa, 1 Oktober 2019 - 17:04 WITA

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

Kupang-suarafaktahukum.com. Pengadilan tipikor Kupang menggelar sidang perdana kasus korupsi proyek pembangunan gedung NTT Fair, selasa 1/10/2019. Dengan agenda pembacaan Dakwaan oleh jaksa penuntut umum.

Pada Saat persidangan Jaksa membacakan dakwaan untuk masing masing terdakwa atas nama, Linda Ludianto, Fery Jonas Pandi dan Barter Yusuf.

Sidang kali ini berlangsung dua tahap, tahap pertama untuk terdakwa Fery Jonas Pandi, dipimpin oleh hakim ketua Ikrarniekha Fau, didampingi Ibnu Kholik dan Ali Muhtarom.

Dilanjutkan sidang kedua dengan terdakwa Barter Yusuf dan Linda Ludianto.yang dipimpin oleh hakim ketua Fansiska Paula Nino.

Hal yang menarik dalam persidangan kali ini adalah, terkait isi dakwaan jaksa. Sebab didalam dakwaan secara jelas menyebutkan nama nama penerima Fee proyek NTT Fair sekaligus menjadi bagian dari kerugian Negara sebesar Rp 12.799.476.327.dari total anggaran proyek RP. 29 miliard.

Berdasarkan uraian dakwaan yang di bacakan secara bergantian oleh tim JPU, Heri Franklin ,Hendrik Tip, dan Benfrit Foeh, Di ketahui telah terjadi penyerahan uang Fee proyek dari pengusaha kepada beberapa pejabat maupun staf yang mempunyai pengaruh dan berperan penting dalam pengerjaan proyek NTT Fair.

Di antaranya, Mantan Gubernur NTT, Drs Frans Leburaya menerima fee proyek sebesar 6 persen, dan Sekda NTT Benediktus Polomaing menerima uang fee berjumlah Rp.125 juta,
ini merupakan pengakuan dari para saksi yang saat itu berhubungan langsung dengan pemberi maupun penerima fee.

Dalam dakwaan JPU, Linda Ludianto didakwa dengan pasal 2 ayat 1 jo pasal 18 undang undang pemberantasan tindak pidana korupsi jo pasal 55 ayat 1 KUHP. Usai mendengarkan dakwaan, Linda Ludianto melalui penasehat hukumnya, soemarsono bersepakat mengajukan eksepsi.(keberatan)

Apa yang di tempuh oleh terdakwa Linda Ludianto, berbeda dengan terdakwa Barter Yusuf. Bartet Yusuf yang saat itu didampingi Tim kuasa hukum nya Fransisco Besi, Hany Ngebu, dan Petrus Lamaledo, sepakat untuk tidak mengajukan eksepsi melainkan meminta jaksa agar langsung pada tahap proses pemeriksaan.

Usai persidangan Fransisco Besi Penasehat hukum terdakwa, Kepada awak media menjelaskan, pihaknya tidak mengajukan eksepsi terhadap dakwaan hanya meminta jaksa langsung pada tahap pemeriksaan. sebab menurut Sisco semuanya sudah jelas siapa saja yang turut terlibat dalam perkara ini dan berperan penting.

Sisco menjelaskan, kliennya tidak terlibat langsung di dalam pengerjaan proyek hanya menerima fee dari bendera perusahan yang di gunakan oleh pihak lain,dan uang fee sebesar 100 juta telah di kembalikan.

Sisco berharap jaksa harus bertindak adil dalam menangani perkara ini. Sebab semuanya sudah terungkap dengan jelas dalam dakwaan setebal 90 halaman, terlebih terhadap nama nama yang tercantum didalam dakwaan. Sesunggunya orang orang itulah yang di proses lebih lanjut kata Sisco.

Yang menjadi pertanyaan Sisco, Apakah jaksa mampu atau tidak mempertanggung jawabkan secara hukum, Karna hal tersebut nyata dakwaan jaksa sendiri dalam persidangan dan dakwaan ini sudah mutlak dan sah.

Menurut Sisco, kalau sesuai dakwaan tersangka seharus nya bertambah, terlebih orang yang nama nya masuk dalam dakwaan jaksa, dan selama ini status nya masih sebatas menjadi saksi. Bukan berhenti pada enam orang tersangka saja.

Perlu di ketahui Semua yang terlibat dalam perkara ini ber peluang untuk jadi tersangka terutama terhadap penerima Fee Proyek NTT Fair.

Saya berharap Jaksa bertindak secara profesional agar semua proses hukum berjalan sesuai fakta dan kebenaran. Demikian ungkap Fransisco Besi.(jr)

Berita Terkait

Dugaan Seorang Pengacara Asal NTT Menggelapkan Uang Klien 1 Miliar Telah Dilaporkan Ke Polisi
Anggota DPR RI asal NTT Kutuk Keras Aksi Penyerangan terhadap Mahasiswa Katolik yang Tengah Berdoa Rosario di Tangsel
Laporkan Kasus KDRT, Ivony Non minta suaminya Ditahan Polres TTS
Beredar Dana Haji Bangun IKN, GP Ansor NTT Minta Masyarakat Jangan Percaya Itu Hoax
Akibat Korupsi Dana Desa, Arnodus Nau Bana dan Arnoldus Sali Feka Dihukum Penjara Selama 4 tahun
Pengadilan Tipikor Gelar Sidang Perkara Korupsi Pembangunan Puskesmas Inbate TTU
Diduga Satu Kasus Terbit Dua Putusan Berbeda oleh Hakim yang Sama, di PN klas lA Kupang
Yahya Waloni Ditangkap Tim Bareskrim Polri

Berita Terkait

Senin, 8 Juli 2024 - 11:47 WITA

Pemprov NTT Serahkan SK Pengangkatan kepada 1443 Guru PPPK Tahun 2023

Sabtu, 11 Mei 2024 - 08:33 WITA

Danrem 161/Wira Sakti pimpin Acara Sertijab dan Laporan Tradisi Korps Kasi Log Kasrem 161/Wira Sakti

Kamis, 9 Mei 2024 - 17:19 WITA

Pj. Gubernur NTT Gelar Jamuan Makan Malam Bersama Duta Besar Vatikan untuk Indonesia, Para Kardinal dan Para Uskup Se-Indonesia dan Timor Leste

Kamis, 28 Maret 2024 - 12:45 WITA

Penjabat Gubernur Ayodhia Kalake Lantik dan Kukuhkan 27 Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama Lingkup Pemprov NTT

Minggu, 10 Maret 2024 - 11:33 WITA

Penjabat Gubernur Launching Alat Kesehatan Kateterisasi Jantung di RSUD. Prof. Dr. W. Z. Johannes Kupang

Minggu, 10 Maret 2024 - 11:00 WITA

Penjabat Gubernur Buka Kegiatan Bakti Sosial Operasi Katarak dan Penghijauan di Lingkungan RSUP dr.Ben Mboi

Kamis, 29 Februari 2024 - 12:42 WITA

Anggota TNI Mendapat Penyuluhan Hukum di Makorem 161/Wira Sakti

Rabu, 28 Februari 2024 - 07:37 WITA

Inovasi Hebat, Masyarakat Belu yang Sehat, Berkarakter dan Kompetitif

Berita Terbaru