Penertiban yang di lakukan oleh Pemprov NTT Dianggap Melanggar Hukum

Senin, 20 Januari 2020 - 15:06 WITA

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

Kupang – suarafaktahukum. Warga kelurahan Manulai 2 kecamatan Alak kota kupang terus melakukan aksi protes terhadap penertipan yang di lakukan oleh Penprov NTT pada lahan seluas 55 hektar. Aksi protes berlangsung sejak pelakasanaan penertipan jumat17/1/2020.

Warga Manulai 2 menilai apa yang dilakukan oleh pihak pemprov NTT telah menyalahi aturan dan melawan hukum ( ilegal) Sebab lahan tersebut masih dalam proses perkara di Pengadilan Negeri kupang dan belum mempunyai keputusan tetap.

Sebelum nya kuasa hukum penggugat Biyante.SH bersama warga, Meminta kepada pihak Pemprov untuk menunda penertipan sambil menunggu keputusan dari pengadilan.

Dan tidak akan menghalangi penprov untuk melakukan penertipan. Apabilah telah memiliki kejelasan / putusan dari Pengadilan Negeri Kupang yang menyatakan lahan tersebut telah benar benar milik Pemprov NTT.

Namun permintaan tersebut tidak di pertimbangkan oleh pemprov bahkan penertipan tetap dilakukan dengan Merusak 4 buah bangunan rumah warga menggunakan Exsavator .

Pantauan Faktahukum, Penertipan tidak dapat berjalan mulus sebab, Di saat Exsavator hendak menertibkan bangunan yang lain, warga mulai berani melakukan perlawanan .

Terlihat petugas dari pemprov dalam hal ini Kepala Badan Pengelolaan Aset Daerah NTT, Dr Zeth Sony Libing , Kepala Biro Hukum Setda NTT, Alex Lumba, di dampingi Kasat Pol PP Provinsi NTT Cornelis Wadu, berusaha untuk memberikan penjelasan, Namun warga tetap pada pendirian meminta penertipan di hentikan.

Saat itu juga warga meminta kepada pihak Pemprov menunjuk batas/ patok lahan yang di klaim milik penprov seluas 55 hektar.serta menghadirkan petugas dari Badan Pertanahan Nasional.

Namun permintaan warga tidak dapat di lakukan sebab batas lahan yang di maksut belum di ketahui secara pasti oleh petugas dari pemprov .

Wargapun semakin gencar melakukan protes bahkan Sala satu ibu nekat naik ke atas eksavator sambil melakukan protes dan menunjuk ke arah petugas dari penprov untuk memperlihat batas tanah milik penprov.

Melihat kondisi yang semakin memanas Kapolres Kupang kota, AKBP Satrya Perdana P Tarung Binti menghimbau kepada warga untuk tenang dan mencari jalan terbaik dalam menyelesaikan masalah tersebut.

Guna Memenuhi permintaan warga akirnya pihak Pemprov bersedia menghadirkan Badan Pertanahan Nasional (BPN) Provinsi NTT untuk melakukan pengukuran ulang pada hari sabtu.18/1/2020.

Selanjutnya pada hari yang dijanjikan Pemprov menghadirkan Tim dari Badan Pertanahan Nasional Provinsi NTT untuk melakukan pengukuran ulang.

Dengan menggunakan GPS Badan Pertanahan Nasional (BPN) Melakukan pengukuran Mulai dari titik awal lokasi yang berada di posisi barat, dan beberapa lokasi pada lahan kosong.

Dilokasi penertipan Kepala Biro Hukum Setda Provinsi NTT, Alex Lumba menyampaikan kepada warga bahwa Pemprov siap bertanggung jawab terhadap semua akibat dari penertipan, apabilah lahan maupun bangunan yang terkena penertipan tidak termasuk bagian dari aset Pemprov.

Dan mempersilahkan warga untuk melapor kepada pihak berwajip kalau di anggap penertipan yang dilakukan Pemprov itu salah. Demikian di sampaikan Alex Lumba kepada warga manulai 2 yang hadir saat penertipan berlangsung.

Sedangkan ditempat yang sama, Kepala Badan Pengelolaan Aset Daerah NTT, Dr.Zeth Sony Libing mengatakan Pemerintah provinsi tidak ada maksud untuk menyusahkan masarakat, sesunggunya lahan yang ada akan dibangun rumah sakit oleh pemerintah pusat dan anggaran nya telah tersedia.
Apabila tidak di gunakan maka anggaran tersebut di berikan kepada provinsi lain.

Disaat rumah sakit sudah beroperasi akan memberi banyak manfaat yang besar bagi warga di sekitar. Diantaranya pelayanan kesehatan lebih muda di jangkau, pertumbuhan ekonomi warga dapat meningkat, infrastruktur semakin lebih baik, serta banyak tenaga kerja yang akan di pekerjakan pada rumah sakit tersebut.

Oleh sebab itu Pemerintah Provinsi sangat membutuhkan dukungan dari semua elemen masarakat terlebih warga Manulai 2 yang lahan nya berhubungan langsung dengan pembangunan rumah sakit.

Sony berharap semua perbedaan yang sedang berlangsung saat ini secepatnya dapat selesai dengan baik. Sebab Apa yang dilakukan Pemerintah hanya bertujuan demi kepentingan masyarakat.Demikian ungkap Sony Libing.

Sala satu warga korban penertipan,Leonard Lodo.kepada fakta hukum mengatakan dirinya sangat kecewa terhadap tindakan yang dilakukan Penprov. Oleh sebab itu dirinya telah membuat laporan resmi ke pihak Polda NTT sejak tanggal 17 januari2020.dengan terlapor atas nama Zeth Sony Libing. Kepala Badan Aset Daerah Pemprov NTT CS, Dengan Tuduhan Tindak pidana Pengerusakan.

Leonard Lodo berharap pihak berwajip dapat mengambil tindakan hukum secara profesional. Sebab dirinya hanya masyarakat biasa yang mencari keadilan dan kebenaran demi mendapatkan kepastian Hukum yang sesungguh nya.(jr)

Berita Terkait

Laporkan Kasus KDRT, Ivony Non minta suaminya Ditahan Polres TTS
Beredar Dana Haji Bangun IKN, GP Ansor NTT Minta Masyarakat Jangan Percaya Itu Hoax
Akibat Korupsi Dana Desa, Arnodus Nau Bana dan Arnoldus Sali Feka Dihukum Penjara Selama 4 tahun
Pengadilan Tipikor Gelar Sidang Perkara Korupsi Pembangunan Puskesmas Inbate TTU
Diduga Satu Kasus Terbit Dua Putusan Berbeda oleh Hakim yang Sama, di PN klas lA Kupang
Yahya Waloni Ditangkap Tim Bareskrim Polri
TNI AD Pastikan 2 Oknum Prajurit Penganiaya Petrus Seuk, Diproses Hukum
Dituduh Mencuri HP Oknum Anggota TNI 1627 Rote Ndao Aniaya Anak dibawa Umur Hingga Pingsan

Berita Terkait

Selasa, 9 April 2024 - 10:24 WITA

Lantik Penjabat Bupati Kupang dan Ende, Ayodhia Kalake Minta Berikan Pengabdian dan Pelayanan yang Tulus

Kamis, 28 Maret 2024 - 12:45 WITA

Penjabat Gubernur Ayodhia Kalake Lantik dan Kukuhkan 27 Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama Lingkup Pemprov NTT

Minggu, 10 Maret 2024 - 11:00 WITA

Penjabat Gubernur Buka Kegiatan Bakti Sosial Operasi Katarak dan Penghijauan di Lingkungan RSUP dr.Ben Mboi

Kamis, 29 Februari 2024 - 12:42 WITA

Anggota TNI Mendapat Penyuluhan Hukum di Makorem 161/Wira Sakti

Rabu, 28 Februari 2024 - 07:37 WITA

Inovasi Hebat, Masyarakat Belu yang Sehat, Berkarakter dan Kompetitif

Jumat, 23 Februari 2024 - 12:45 WITA

Danrem 161/WS Pimpin Ziarah Dalam Rangka HUT Korem 161/WS ke-63 di TMP Dharma Loka Kota Kupang

Selasa, 20 Februari 2024 - 22:59 WITA

Korem 161/Wira Sakti gelar Tradisi Penerimaan Danrem 161/Wira Sakti

Selasa, 20 Februari 2024 - 22:48 WITA

Brigjen TNI Joao Xavier Barreto Nunes,S.E.,M.M resmi jabat Danrem 161/Wira Sakti

Berita Terbaru

Tak Berkategori

Polda NTT Kerahkan 2.957 Peronil dalam OPS Ketupat 2024

Kamis, 4 Apr 2024 - 10:15 WITA

Hukum Kriminal

Laporkan Kasus KDRT, Ivony Non minta suaminya Ditahan Polres TTS

Kamis, 28 Mar 2024 - 11:55 WITA

Nasional

Provinsi NTT Raih Sejumlah Penghargaan TOP BUMD Awards 2024

Jumat, 22 Mar 2024 - 11:11 WITA