PBH Kencana Kasih Layangkan Surat Klarifikasi Terkait Hasil Verasi Kanwil Kemenkumham NTT

Rabu, 19 Januari 2022 - 13:41 WITA

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

Kupang – Suarafaktahukum.com
Badan Pengurus Perkumpulan Bantuan Hukum (PBH) Kencana Kasih NTT  melayangkan surat klarifikasi balik kepada Kepala Kantor Wilayah Hukum dan Hak Asasi Manusia Provinsi Nusa Tenggara Timur terkait hasil Verifikasi dan Akreditasi (Verasi) tahun 2022 – 2024. Klarifikasi balik itu merespon surat Kakanwil Kemenkumham NTT Nomor W.22.HN.03.03.207 tertanggal, 12 Januari 2022 sekaligus memohon keadilan.

Sekiranya terdapat 12 poin klarifikasi dalam surat tersebut tertanggal, 15 Januari 2022 yang ditandatangani oleh pengurus PBH Kencana Kasih masing-masing Melkzon Beri, SH.,M.Si (Ketua), Beny K.M Taopan, SP.,SH.,MH (Wakil ketua), Nuno Da Costa, SH (Sekretaris), Novika Huberta Ndolu, ST.,SH (Bendahara), Elvianus Goo, SH (Kabid litigasi) dan Stef M. Dami, SH (Kabid non litigasi). Demikian hal ini disampaikan Ketua PBH Kencana Kasih Melkzon Beri, SH.,M.Si kepada media ini Selasa, (18/1/2022).

Menurut Melkzon, dalam Verasi tersebut PBH Kencana Kasih dinyatakan tidak lulus dengan alasan perkara yang ditangani bukan perkara orang miskin. Setidaknya terdapat 13 temuan perkara yang bukan terkategori perkara orang miskin dalam hasil Verasi itu.

Menanggapi temuan tim Verasi Kanwil Kemenkumhan NTT itu Ketua PBH Kencana Kasih Melkzon Beri menjelaskan dalam surat klarifikasi baliknya bahwa PBH Kencana Kasih pada saat dilakukan Verasi yang telah di upload melalui aplikasi Sidbankum tercatat jumlah kegiatan litigasi 43 kasus pidana dan 6 kasus perdata. Sedangkan untuk non litigasi 34 kasus/ kegiatan yang terdiri dari penyuluhan hukum 1 kegiatan, pemberdayaan masuarakat 1 kegiatan, drafting dokumen 5 kegiatan, mediasi 2 kegiatan serta konsultasi hukum 22 kegiatan.

Selain itu PBH Kencana Kasih telah mengupload dalam Sidbankum data pengurus, data advokat/ paralegal dan data kasus/ kegiatan sehingga pada kolom status tertulis “sesuai”, yang berarti memenuhi syarat. Jika tidak memenuhi syarat maka kolom status Sidbankum akan menulis “tidak sesuai” sehingga akan dilakulan penyesuaian. Faktanya pada kolom status Sidbankum seluruh tertulis “sesuai” sehingga tidak dilakukan penyesuaian.

Hal lain terkait syarat minimal menurut Melkzon, bila disandingkan dengan ketentuan pasal 29 dan pasal 30 Peraturan Menteri Hukum dan HAM RI Nomor 3 tahun 2013 tentang tata cara Verifikasi dan Akreditasi Lembaga Bantuan Hukum atau Organisasi Kemasyarakatan maka PBH Kencana Kasih telah melampaui syarat minimal dan mestinya lulus dengan kategori B.

Untuk itu ketua PBH Kencana Kasih Melkzon Beri lewat suratnya meminta untuk meninjau kembali Keputusan Menteri Hukum dan HAM RI Nomor, M.HH-02.HN.03.03 tahun 2021 tertanggal 29 Desember 2021. Pihaknya juga siap diperiksa kembali berdasarkan data-data yang telah dimasukan demi penegakan kebenaran dan keadilan dalam Verasi.

Surat PBH Kencana Kasih dengan perihal “Klarifikasi Balik dan Mohon Keadilan” Nomor, 002/ PBH-KK/ 2022 tertanggal 15 Januari 2022 itu juga disampaikan dengan tembusan kepada, Menteri Hukum dan HAM RI di Jakarta, Ketua Komisi III DPR RI di Jakarta, Ketua Ombudsman RI di Jakarta dan Ketua Ombudsman Perwakilan NTT di Kupang. ( sfh)

Berita Terkait

Pemprov NTT Serahkan SK Pengangkatan kepada 1443 Guru PPPK Tahun 2023
Danrem 161/Wira Sakti pimpin Acara Sertijab dan Laporan Tradisi Korps Kasi Log Kasrem 161/Wira Sakti
Pj. Gubernur NTT Gelar Jamuan Makan Malam Bersama Duta Besar Vatikan untuk Indonesia, Para Kardinal dan Para Uskup Se-Indonesia dan Timor Leste
Lantik Penjabat Bupati Kupang dan Ende, Ayodhia Kalake Minta Berikan Pengabdian dan Pelayanan yang Tulus
Penjabat Gubernur Ayodhia Kalake Lantik dan Kukuhkan 27 Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama Lingkup Pemprov NTT
Penjabat Gubernur Launching Alat Kesehatan Kateterisasi Jantung di RSUD. Prof. Dr. W. Z. Johannes Kupang
Penjabat Gubernur Buka Kegiatan Bakti Sosial Operasi Katarak dan Penghijauan di Lingkungan RSUP dr.Ben Mboi
Anggota TNI Mendapat Penyuluhan Hukum di Makorem 161/Wira Sakti
Tag :

Berita Terkait

Senin, 8 Juli 2024 - 11:47 WITA

Pemprov NTT Serahkan SK Pengangkatan kepada 1443 Guru PPPK Tahun 2023

Sabtu, 11 Mei 2024 - 08:33 WITA

Danrem 161/Wira Sakti pimpin Acara Sertijab dan Laporan Tradisi Korps Kasi Log Kasrem 161/Wira Sakti

Kamis, 9 Mei 2024 - 17:19 WITA

Pj. Gubernur NTT Gelar Jamuan Makan Malam Bersama Duta Besar Vatikan untuk Indonesia, Para Kardinal dan Para Uskup Se-Indonesia dan Timor Leste

Kamis, 28 Maret 2024 - 12:45 WITA

Penjabat Gubernur Ayodhia Kalake Lantik dan Kukuhkan 27 Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama Lingkup Pemprov NTT

Minggu, 10 Maret 2024 - 11:33 WITA

Penjabat Gubernur Launching Alat Kesehatan Kateterisasi Jantung di RSUD. Prof. Dr. W. Z. Johannes Kupang

Minggu, 10 Maret 2024 - 11:00 WITA

Penjabat Gubernur Buka Kegiatan Bakti Sosial Operasi Katarak dan Penghijauan di Lingkungan RSUP dr.Ben Mboi

Kamis, 29 Februari 2024 - 12:42 WITA

Anggota TNI Mendapat Penyuluhan Hukum di Makorem 161/Wira Sakti

Rabu, 28 Februari 2024 - 07:37 WITA

Inovasi Hebat, Masyarakat Belu yang Sehat, Berkarakter dan Kompetitif

Berita Terbaru