Penjabat Gubernur NTT Hadiri Sarasehan DPD RI Bersama Calon Presiden 2024

Sabtu, 3 Februari 2024 - 16:44 WITA

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

Jakarta-Suarafaktahukum.com
Penjabat Gubernur NTT Ayodhia G. L. Kalake, SH, MDC menghadiri Sarasehan DPD RI bersama Calon Presiden 2024, bertempat di Ruang Pustakaloka – Gedung Nusantara IV, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Jumat (2/2/2024). Sarasehan yang mengangkat tema _”Menatap Kemajuan Daerah dan Sistem Ketatanegaraan”_ tersebut dibuka oleh Ketua DPD RI AA Lanyalla Mahmud Mattalitti.

Dalam sambutannya Ketua DPD RI, AA Lanyalla Mahmud Mattalitti menjelaskan, salah satu persoalan fundamental terkait keadilan fiskal dalam konteks hubungan antara Pusat dan Daerah. Seperti diketahui, APBN terdistribusi untuk pemerintah pusat sebesar 64 persen, sedangkan pemerintah daerah 36 Persen.

“Sementara proporsi beban jumlah pegawai yang ditanggung pemerintah daerah sebesar 78 persen. Sedangkan pemerintah pusat hanya 22 persen. Dengan rasio proporsi yang berbanding terbalik itu, menyebabkan kapasitas pemerintah daerah dalam memberikan layanan penyelenggaraan kewenangan menjadi sangat lemah dan terbatas. Hasilnya, Standar Pelayanan Minimal (SPM) pemerintah daerah rata-rata hanya mencapai angka 58 persen untuk provinsi dan 59 persen untuk kabupaten/kota,” jelas Lanyalla.

Sebaliknya, Kementerian dengan porsi APBN yang sangat besar ternyata memiliki keterbatasan kemampuan rentang kendali hingga ke daerah, terutama di Daerah Kepulauan dan Daerah 3 T (Tertinggal, Terdepan dan Terluar).

Persoalan fundamental kedua menurut LaNyalla adalah ketidakadilan yang dirasakan daerah dan masyarakat daerah terhadap pengelolaan Sumber Daya Alam (SDA) dan Sumber Daya Ekonomi lainnya di daerah, yang outputnya justru memindahkan kantong kemiskinan baru dan memperparah bencana ekologi.

“Kami melihat paradigma pembangunan yang diterapkan adalah pembangunan di Indonesia, bukan membangun Indonesia. Karena untuk mengejar pertumbuhan ekonomi dan PDB, maka segala kemudahan diberikan kepada investor asing dan swasta untuk menguasai sumber daya di daerah.” Tegas Lanyalla.

Persoalan fundamental ketiga yang merupakan muara dari semua persoalan fundamental tersebut menurut Lanyalla adalah azas dan sistem bernegara Indonesia yang telah meninggalkan filosofi dasar dan indentitas konstitusi kita yaitu Pancasila.

“Perubahan isi dari pasal-pasal dalam UUD 1945 yang terjadi di tahun 1999 hingga 2002 silam tersebut, membuat Konstitusi Indonesia justru menjabarkan semangat individualisme dan liberalisme serta ekonomi yang kapitalistik,” terangnya.

Untuk itu, pihaknya perlu menguji visi kenegaraan capres terkait dengan putusan Sidang Paripurna DPD RI tanggal 14 Juli 2023 lalu, dimana DPD RI menawarkan kepada bangsa Indonesia untuk kembali menerapkan sistem rumusan para pendiri bangsa, dengan penyempurnaan dan penguatan. Sehingga tidak terjadi praktik penyimpangan seperti di era Orde Lama dan Orde Baru.

“Nanti kita minta pandangan dan kajian dari masing-masing capres terhadap beberapa isu fundamental tersebut. Sehingga kita dapat mengetahui visi mereka terkait hubungan pusat dan daerah, serta ketatanegaraan Indonesia,” tandas Lanyalla.

Turut hadir dalam acara tersebut pimpinan MPR dan DPR, KPU/Bawaslu, Gubernur / Pj. Gubernur, Ketua Asosisi Pemerintahan Daerah, Raja dan Sultan Nusantara, serta pimpinan ormas, akademisi dan organisasi mahasiswa.

 

Berita Terkait

Provinsi NTT Raih Sejumlah Penghargaan TOP BUMD Awards 2024
Bidhumas Polda NTT Raih Penghargaan Bergengsi di Hari Jadi Ke-72 Humas Polri
Pj Gubernur NTT Ayodhia Kalake Hadiri Rakor Pj Kepala Daerah Se-Indonesia, Berikut Arahan dari Presiden Jokowi
Danrem 161/Wira Sakti bersama Pangdam IX/Udayana dampingi Panglima TNI hadiri Puncak Hari Maritim Nasional.
Danrem 161/WS Inspektur Upacara pada Upacara Peringatan HUT TNI ke-78 Tahun 2023
Penjabat Gubernur NTT Hadiri Event Istana Berbatik
Menlu Retno Marsudi Kenakan Pakaian Motif Manggarai NTT di Sidang Majelis Umum PBB
Brigjen Febriel: TNI sebagai salah satu elemen yang bertanggung jawab dalam menjaga keamanan dan ketertiban

Berita Terkait

Selasa, 9 April 2024 - 10:24 WITA

Lantik Penjabat Bupati Kupang dan Ende, Ayodhia Kalake Minta Berikan Pengabdian dan Pelayanan yang Tulus

Kamis, 28 Maret 2024 - 12:45 WITA

Penjabat Gubernur Ayodhia Kalake Lantik dan Kukuhkan 27 Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama Lingkup Pemprov NTT

Minggu, 10 Maret 2024 - 11:00 WITA

Penjabat Gubernur Buka Kegiatan Bakti Sosial Operasi Katarak dan Penghijauan di Lingkungan RSUP dr.Ben Mboi

Kamis, 29 Februari 2024 - 12:42 WITA

Anggota TNI Mendapat Penyuluhan Hukum di Makorem 161/Wira Sakti

Rabu, 28 Februari 2024 - 07:37 WITA

Inovasi Hebat, Masyarakat Belu yang Sehat, Berkarakter dan Kompetitif

Jumat, 23 Februari 2024 - 12:45 WITA

Danrem 161/WS Pimpin Ziarah Dalam Rangka HUT Korem 161/WS ke-63 di TMP Dharma Loka Kota Kupang

Selasa, 20 Februari 2024 - 22:59 WITA

Korem 161/Wira Sakti gelar Tradisi Penerimaan Danrem 161/Wira Sakti

Selasa, 20 Februari 2024 - 22:48 WITA

Brigjen TNI Joao Xavier Barreto Nunes,S.E.,M.M resmi jabat Danrem 161/Wira Sakti

Berita Terbaru

Tak Berkategori

Polda NTT Kerahkan 2.957 Peronil dalam OPS Ketupat 2024

Kamis, 4 Apr 2024 - 10:15 WITA

Hukum Kriminal

Laporkan Kasus KDRT, Ivony Non minta suaminya Ditahan Polres TTS

Kamis, 28 Mar 2024 - 11:55 WITA

Nasional

Provinsi NTT Raih Sejumlah Penghargaan TOP BUMD Awards 2024

Jumat, 22 Mar 2024 - 11:11 WITA